Saat Judi Kuasai Bola

Di Malaysia tak ada berita yang lebih menghebohkan selain dikeluarkannya izin resmi judi bola oleh pemerintah dan kerajaan berkuasa Malaysia. Adalah Berjaya Group, perusahaan milik taipan Vincent Tan, yang beruntung mendapatkan lisensi tunggal penyelenggaraan perjudian sepak bola tersebut.

Kebijakan penguasa itu sontak menimbulkan polemik berkepanjangan. Bahkan hingga hari ini, pihak oposisi, ormas, dan LSM di Malaysia masih terus melancarkan protes dan upaya agar keputusan kontroversial tersebut dianulir. Dalih pemerintah yang ingin menertibkan dan mengurangi sindikat perjudian liar dipandang banyak pihak terlampau naif. Walaupun diembel-embeli hanya untuk nonmuslim dan non-Melayu, aturan tersebut tetap meresahkan. Merujuk hasil pemantauan, batasan tersebut terbukti tidak efektif di lapangan. Sebab, banyak warga Melayu yang sembunyi-sembunyi ikut bermain dengan cara menitip dibelikan kupon undian kepada kawannya yang Tionghoa atau warga asing lainnya. Bahkan, lewat para TKI (tenaga kerja Indonesia) yang tidak terkena larangan berjudi.

Legalisasi judi bola dianggap hanya kedok pemerintah yang berharap meraup uang dari pajak perjudian. Aktivitas judi yang dikendalikan Berjaya Group dengan sekitar 2.000 kedai jaringan totonya ditengarai mampu menghasilkan laba 6 miliar ringgit dengan cukai yang masuk kas negara sekitar 480 juta ringgit per tahun. Diduga, dana hasil judi akan dialokasikan pemerintah untuk pembinaan prestasi olahraga nasional.

Vincent Tan, konon, pernah mengajukan proposal kepada pemerintah beberapa tahun lalu, tetapi Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi (waktu itu) menolak permohonan tersebut. Pak Lah -sapaan Abdullah Badawi- beralasan, judi adalah haram dalam Islam, dan Malaysia memiliki populasi muslim yang besar. Dikhawatirkan, pengesahan taruhan tersebut membuat banyak muslim Malaysia ketagihan berjudi.

Fenomena negeri jiran itu mengingatkan kita akan panorama serupa yang terjadi di Jakarta pada akhir 1960-an, saat gubernur DKI waktu itu, Ali Sadikin, berani melawan arus dan membuat keputusan kontroversial dengan melegalkan judi di ibu kota. Di tengah tuduhan "gubernur judi", Ali Sadikin membangun gedung-gedung sekolah, puskesmas, pusat olahraga, taman hiburan, dan memperbaiki jalan-jalan berlubang, bahkan membangun rumah-rumah ibadah dengan dana dari pajak judi.

Para pejudi saat itu mendapat angin segar. Mereka bahkan sesumbar, ''Hampir tak mungkin melenyapkan judi di Jakarta.'' Menurut mereka, semakin ditekan, tempat-tempat judi liar kian menjamur di tengah masyarakat. Sebuah alasan klise yang senada dengan argumentasi pemerintah Malaysia dalam melegalkan judi. Bang Ali bahkan menegaskan, mustahil membangun ibu kota tanpa sokongan dana dari arena judi. Dia kemudian menggagas Kepulauan Seribu sebagai ''pulau judi'' resmi. Maksudnya untuk melokalisasi aktivitas perjudian.

Ide ''gila'' Bang Ali itu ternyata dikloning rezim Orde Baru dengan melegalkan perjudian untuk membangun negeri lewat sektor olahraga. Di tengah gemuruh kecaman publik, Pak Harto malah menjadikan Departemen Sosial sebagai ''bandar judi legal'' milik negara. Lahirlah kemudian Porkas, SDSB, dan aneka bentuk judi lain meski akhirnya kandas di tengah jalan.

Program Orba ''memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat'' pernah beberapa waktu menanam euforia mental ''instan'' di seantero Nusantara. Masyarakat sempat dikepung oleh kedai bandar nomor buntut di mana-mana. Mulai pusat kota besar hingga pelosok dusun terpencil.

Olahraga sejatinya jauh dari aroma perjudian. Ditelisik dari hampir semua aspek, aktivitas bina sehat seperti olah badan tak laik dikait-kaitkan dengan ring taruhan. Sayang, seperti kita mafhumi, banyak kepentingan di luar olahraga yang mencemari citra olahraga sebagai kegiatan sarat unsur fair play.

Upaya legalisasi judi sedikit banyak telah turut menggiring opini masyarakat ihwal kebutuhan akan judi semata tak hanya karena sifatnya yang serupa candu, namun ditopang pula oleh kebutuhan dan kepentingan banyak pihak, termasuk pemerintah, untuk ikut bersama menikmati hasilnya. Lahirlah kemudian dilema: apakah judi itu halal atau haram hukumnya, ataukah seberapa jauh manfaat dan mudarat yang ditimbulkannya.

Tentu bila diulik dari sisi normatif, misalnya optik agama, judi pasti dihukum baku: haram. Boleh dikata, ajaran semua agama melarang orang berjudi. Sebagaimana kasus judi bola di Malaysia ataupun lokalisasi judi khas Ali Sadikin, ada sejumlah alasan formal dan ''berbau'' sosial yang terkesan sangat dipaksakan. Judi legal digalakkan, sedangkan judi liar digulung. Padahal, perbedaan antara keduanya hanyalah tabir dalih bahwa judi liar tidak memberikan sumbangan keuntungan bagi pemerintah selaku pemberi lisensi. Simak alasan Bang Ali yang terdengar absurd, ''Saya tidak menghalalkan judi, saya hanya melegalkannya dan saya rela masuk neraka karena keputusan saya.''

Amat berat mengharapkan judi dapat ditoleransi khalayak secara luas dan mutlak. Apalagi di negara dengan mayoritas penduduk yang masih memegang kuat nilai agama dan etika budaya sebagaimana Indonesia dan Malaysia. Publik tentu masih ingat ketika rezim Orba bersikukuh merilis SDSB sebagai judi bertopeng amal pada era 1990-an, maka kekuatan massa (people power) terpaksa menumbangkannya. Sebuah blunder sejarah yang berandil meruntuhkan kepercayaan publik dan mengakibatkan rezim Soeharto roboh pada 1998.

Saat ini, di tengah manuver dari kubu oposisi, pemerintah Malaysia bergeming dengan keputusannya melegalkan judi bola. Pemerintah bahkan cukup berhasil menutup katup kontroversi dengan kuat dan rapi. Hampir semua corong pendapat dibungkam. Terbukti, hanya sedikit mufti (penasihat agama resmi) yang berani bersuara perihal keharaman dan dampak negatif dari program judi bola. Bahkan, berbagai protes dianggap sebagai fitnah politik yang mengada-ada.

Di bidang olahraga, bagaimanapun, harus disadari bahwa judi dapat berimplikasi pada banyak hal. Di antaranya, perilaku korup, praktik suap, pengaturan skor, hingga anarkisme. Rasa penasaran dan ketagihan membuat pejudi mabuk kepayang. Orang seolah lupa, judi adalah zero sum game. Bila ada yang menang, pasti ada yang kalah, dan sebaliknya. Uang yang beredar sebenarnya tak pernah bertambah, hanya berputar di antara para pemainnya. Tak jarang pemain rela melakukan apa saja asal bisa menang.

Istilah kuasa bandar bisa mengatu skor dalam judi olahraga akhirnya bukan hal mustahil. Kekuatan uang mampu membeli segalanya. Skandal calciopoli di Italia dan banyak kasus serupa di sejumlah liga sepak bola dunia adalah contoh tak terbantahkan. Seorang manajer, pemain, wasit, hingga pemilik klub dibuat tak berkutik oleh para mafia yang memendam kepentingan bisnis. Di lingkup liga Indonesia, skandal pengaturan skor telah diketahui umum sebagai ''duri dalam daging'' paling tajam di balik kelumpuhan total prestasi sepak bola nasional. Paling ironis, ditengarai, banyak organisasi sepak bola yang malah menjadi aktor dan eksekutor utama di lapangan.

Getirnya imbas judi itu mungkin bisa ''dikonfirmasi'' kepada mendiang Andres Escobar. Dialah martir sejati sepak bola dunia. Tubuh bek timnas Kolombia yang membuat gol bunuh diri saat melawan Rumania di Piala Dunia 1994 itu koyak karena ditembus 12 peluru seorang pria yang kalah bertaruh di meja judi. Tragedi tersebut terjadi di bar El-Indio Medellin sepuluh hari setelah Kolombia angkat koper dan mudik ke negaranya.

Sebelum itu, banyak orang menaruh harapan tinggi akan kiprah Kolombia di Piala Dunia 1994. Betapa tidak, di babak kualifikasi, Kolombia dengan perkasa melibas tim sekelas Argentina 5-0 di Buenos Aires. Performa yang membuat Pele bersorak yakin, ''Kolombia akan jadi juara dunia!'' Escobar adalah sosok pahlawan bagi sepak bola dan mungkin duka bagi dunia gelap perjudian.

Alhasil, kita bersedih karena sepak bola ternyata belum sepenuhnya bisa steril dari kepentingan judi yang mengotorinya. Padahal, menjauhkan perjudian dari gelanggang sepak bola memiliki dasar yang sangat kuat. Judi tidak saja diharamkan agama. Tapi, judi juga merangsang kebiasaan buruk, menjadi sumber korupsi dan perebutan pengaruh, serta memupuk mental malas khas pengemis. Lebih dari itu, ia mencederai kaidah asasi olahraga: kerja keras, optimisme, dan sportivitas. (*)
-------------------------------------------------
Oleh: Mohamad Ali HisyamMohamad Ali Hisyam ,
dosen Universitas Trunojoyo, Madura,
yang kini studi di Kuala Lumpur, Malaysia
-------------------------------------------------